Kakas – Pemerintah Desa Kaweng, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa menggelar Sosialisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada 25 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Kaweng ini dipimpin langsung oleh Camat Kakas Rita Maindoka SH.
Sosialisasi dihadiri oleh seluruh perangkat desa, anggota BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, TP-PKK, Karang Taruna, serta perwakilan warga dari semua Jaga.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Dalam paparannya, Hukum Tua Loura Mmaindoka menjelaskan pagu Dana Desa Kaweng 2025 serta prioritas penggunaannya. “Dana Desa ini uang rakyat, jadi masyarakat wajib tahu untuk apa saja digunakan. Tahun ini prioritas kita ada di infrastruktur pertanian, pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, dan BLT,” tegas Loura.
Ia merinci beberapa program prioritas yang sudah disepakati melalui Musyawarah Desa, di antaranya: revitalisasi jalan perkebunan Wole, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, insentif kader posyandu, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga yang berhak menerima.
Melalui sosialisasi ini, Pemdes Kaweng berharap masyarakat dapat ikut mengawasi dan mendukung seluruh program pembangunan desa. “Transparansi adalah kunci kepercayaan. Kalau torang baku terbuka, membangun desa jadi lebih ringan,” tutup Hukum Tua Loura Mmaindoka.
Ketua BPD Desa Kaweng yang turut hadir menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penggunaan Dana Desa. “Torang di BPD akan kawal supaya semua program sesuai dengan hasil Musdes. Kalau ada yang tidak jelas, warga jangan takut bertanya,” ujarnya.
Sesi tanya jawab berlangsung aktif. Warga antusias menyampaikan masukan dan pertanyaan seputar program pembangunan desa. Salah satu warga, mengapresiasi keterbukaan Pemdes. “Bagus ada sosialisasi bagini. Torang jadi tahu uang desa lari ke mana. Harapan torang semua program cepat terealisasi,” katanya.
Sosialisasi dihadiri oleh seluruh perangkat desa, anggota BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, TP-PKK, Karang Taruna, serta perwakilan warga dari semua Jaga. (wsg)
